Hari Peluncuran Satelit Palapa (9 Juli)

Satelit Palapa, satelit yang diluncurkan pada era Orde Baru ini mungkin masih sering kita dengar. Namun, bagaimana sesungguhnya jika kita menilik kondisi sistem satelit kita saat ini? Ternyata kejayaan masa lalu itu belum sempat terulang di era reformasi ini. Masalah inilah yang menjadi concern dari beberapa kalangan, terutama para operator telekomunikasi di Indonesia.

Setidaknya terdapat tujuh isu yang ramai dibicarakan terkait sistem satelit komunikasi Indonesia. Menurut Ashwin Sasongko, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dalam APSAT 2009 di Jakarta, pemerintah memiliki tujuh permasalahan penting terkait sistem satelit komunikasi.

Pertama adalah kepemilikan satelit oleh pihak asing (foreign ownership). Saat ini banyak satelit asing yang beroperasi untuk pelanggan Indonesia. Mereka bisa bebas beroperasi bahkan berbisnis dan menjual produknya di Indonesia. Bagaimana dengan nasib satelit dalam negeri?

Tak ubahnya dengan satelit asing, satelit Indonesia juga melayani kebutuhan pelanggan di luar negeri. Namun, satelit Indonesia tidak diperbolehkan untuk menjual produk ataupun berbisnis di negeri mereka. Dengan kata lain, ini merupakan kerugian bagi pihak Indonesia.

Menurut Ashwin, sudah selayaknya dibuat peraturan terkait permasalahan satelit di negeri ini. Karena, pengguna satelit saat ini meningkat dengan pesat. “Rencananya untuk lima tahun ke depan, pemerintah akan menyediakan regulasi khusus yang mengatur satelit operator. Tentunya regulasi tersebut bisa menguntungkan semua pihak,” jelas Ashwin.

Permasalahan kedua adalah biaya yang dikeluarkan. Beberapa pengguna satelit di Indonesia harus membayar mahal untuk menggunakan layanan satelit dari pihak asing. Ini adalah permasalahan penting mengingat kebutuhan satelit merupakan hal mendasar dalam telekomunikasi saat ini.

Selain itu, persoalan lainnya ialah pesatnya pengguna satelit dalam dasawarsa terakhir ini. Tak hanya pihak operator telekomunikasi yang gencar memanfaatkan infrastruktur ini, tetapi sudah meliputi bidang broadcasting, pendidikan, dan sebagainya.

Ashwin menambahkan, pemanfaatan satelit juga berhubungan dengan bandwith. Bagaimana membuat bandwith satelit bisa dioptimalkan dengan baik. Jika hal tersebut bisa dilakukan, otomatis pelanggan satelit akan semakin bertambah.

Di samping itu, satu hal yang sering menggelitik pemerintah Indonesia adalah resiprokal penggunaan satelit. Seperti dijelaskan di atas, keuntungan bisnis satelit tanah air, jauh lebih sedikit dibandingkan keuntungan bisnis pihak asing. Dengan gencar pihak asing membombardir produknya dan leluasa menjualnya di pasar dalam negeri. Untuk itu butuh peraturan yang baku dan sah untuk mengaturnya.

Solusi sekaligus rencana dari pemerintah Indonesia, salah satunya dengan peluncuran satelit milik pemerintah. Menurut Ashwin, setidaknya pemerintah Indonesia memiliki satelit sendiri, tidak perlu sebuah satelit yang besar, cukup mikro saja. Tak hanya terbatas pada telekomunikasi, tapi kegunaannya meliputi bidang lain, seperti keamanan, penyiaran, dan sebagainya.

Terakhir, adalah permasalahan konten lokal. Yang dimaksud konten lokal di sini meliputi sumber daya manusia serta proses riset dan pengembangannya (R&D). Mungkin masih terngiang ketika Indonesia meluncurkan satelit Palapa pada 1976, dengan konten lokal termasuk receiver dan transmitter-nya. Hal tersebut seharusnya bisa dilakukan saat ini, tidak hanya mengingat tapi juga mengulangi kejayaan satelit tanah air.